PENGARUH BANSOS YANG TIDAK TEPAT SASARAN TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT

PENGARUH BANSOS YANG TIDAK TEPAT SASARAN TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran terhadap daya beli masyarakat. Bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, distribusi yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas dari program ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diperoleh dari survei pada beberapa daerah di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa bansos yang tidak tepat sasaran menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok yang seharusnya menjadi prioritas penerima. Ketidakakuratan dalam penyaluran bansos juga berdampak negatif pada persepsi masyarakat terhadap program pemerintah, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program bantuan lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam mekanisme penyaluran bansos, peningkatan akurasi data penerima, dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bantuan sosial mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan.

Kata kunci: bantuan sosial, daya beli, distribusi bantuan, kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ekonomi, bansos memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap kemiskinan. Namun demikian, efektivitas bansos sangat bergantung pada ketepatan sasarannya. Bansos yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk tidak tercapainya tujuan peningkatan daya beli masyarakat yang diharapkan.

Ketika bansos tidak disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, distribusi dana tersebut menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Akibatnya, kelompok rentan tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, dan bahkan bisa memperburuk ketimpangan sosial. Selain itu, ketidakakuratan dalam penyaluran bansos juga dapat mengakibatkan peningkatan beban fiskal tanpa dampak positif yang signifikan pada perekonomian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh bansos yang tidak tepat sasaran terhadap daya beli masyarakat dan implikasinya terhadap kebijakan sosial dan ekonomi.

Dalam beberapa studi, ditemukan bahwa ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif (World Bank, 2020; Piketty, 2014). Misalnya, jika bansos lebih banyak diterima oleh kelompok yang relatif lebih mampu, maka daya beli masyarakat miskin tidak akan meningkat secara signifikan. Hal ini juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap program-program bantuan sosial pemerintah dan memperburuk masalah kemiskinan serta ketimpangan pendapatan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh mereka yang paling membutuhkan. Melalui pengelolaan yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pendistribusian bansos, sehingga dapat berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dapat menghambat tujuan utama dari program tersebut, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketidaktepatan ini tidak hanya berdampak pada individu penerima tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap ekonomi nasional. Kedua, mengkaji pengaruh bansos yang tidak tepat sasaran memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan kebijakan publik dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Dalam konteks ini, analisis empiris dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan tersebut dan menawarkan solusi praktis.

sering kali dilaporkan bahwa bansos tidak mencapai kelompok yang benar-benar membutuhkan. Menurut laporan World Bank (2020), banyak program bantuan sosial di berbagai negara sering kali tidak tepat sasaran, sehingga tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Mengangkat isu ini memberikan ruang untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang diperburuk oleh distribusi bantuan yang tidak merata. Dengan demikian, judul ini tidak hanya mencerminkan permasalahan yang krusial tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam bidang kebijakan sosial dan ekonomi. Penelitian mengenai pengaruh bansos yang tidak tepat sasaran terhadap daya beli masyarakat menambah literatur akademik yang ada, memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi dalam memahami dan mengatasi isu-isu terkait.

Tinjuan Literatur

Penelitian mengenai bantuan sosial (bansos) dan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat telah banyak dilakukan oleh berbagai akademisi dan lembaga internasional. Dalam tinjauan ini, akan dibahas beberapa penelitian yang relevan yang menyoroti aspek ketepatan sasaran bansos dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tinjuan Literatur

Efektivitas Bantuan Sosial

Efektivitas bantuan sosial sangat bergantung pada bagaimana program tersebut dirancang dan diimplementasikan. Program yang efektif biasanya memiliki ciri-ciri seperti target yang jelas, proses penyaluran yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Sebuah studi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa bantuan sosial yang efektif dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Contohnya, Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia telah berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin.

Namun, tantangan dalam implementasi program bantuan sosial meliputi identifikasi penerima yang tepat, distribusi yang efisien, dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyelewengan dana. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala dan penyesuaian program untuk memastikan bantuan sosial tetap efektif.

Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos adalah salah satu faktor kritis yang menentukan efektivitas program tersebut. Studi oleh Coady, Grosh, dan Hoddinott (2004) menunjukkan bahwa program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran cenderung kurang efektif dalam mencapai tujuan pengurangan kemiskinan. Mereka menemukan bahwa di banyak negara, hanya sebagian kecil dari anggaran bantuan sosial yang benar-benar mencapai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dampak Ekonomi dari Ketidaktepatan Sasaran

Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos tidak hanya berdampak pada penerima bantuan tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi nasional. Menurut laporan World Bank (2020), banyak program bantuan sosial di berbagai negara sering kali tidak tepat sasaran, sehingga tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan bahkan dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan dalam identifikasi penerima manfaat, kebocoran anggaran, dan korupsi.

Kriteria Penerimaan yang Layak

Menentukan kriteria penerimaan yang layak adalah salah satu langkah krusial dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Di Indonesia, kriteria penerimaan bantuan sosial sering kali didasarkan pada berbagai indikator ekonomi dan sosial, seperti:

1. Pendapatan Rumah Tangga Salah satu indikator utama adalah pendapatan rumah tangga. Keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap layak menerima bantuan.

2. Kondisi Pekerjaan Keluarga yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap atau yang anggota keluarganya bekerja di sektor informal biasanya menjadi prioritas penerima bantuan.

3. Akses ke Layanan Dasar Keluarga yang tidak memiliki akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak juga dianggap sebagai penerima bantuan yang layak.

4. Kondisi Sosial Faktor-faktor lain seperti status keluarga (misalnya, keluarga dengan anak yatim/piatu atau lansia yang tinggal sendiri) juga dipertimbangkan.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah sering melakukan survei dan pendataan melalui program-program seperti Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Data ini digunakan untuk membuat daftar keluarga penerima manfaat (KPM) yang akurat.

Undang-Undang Bantuan Sosial

Di Indonesia, pelaksanaan bantuan sosial diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan. Salah satu yang utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban fakir miskin, jenis-jenis bantuan sosial yang diberikan, serta mekanisme penyalurannya.

Selain itu, ada juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur lebih lanjut mengenai berbagai program bantuan sosial dan upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial.

Implementasi undang-undang ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya data yang akurat mengenai penerima bantuan, serta masalah birokrasi yang memperlambat proses penyaluran. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperbaiki sistem pendataan dan penyederhanaan prosedur birokrasi agar bantuan sosial dapat lebih efektif.

Dampak Ekonomi Jika Bantuan Sosial Tidak Tepat Sasaran

Bansos sangat bergantung pada ketepatan sasarannya. Ketika bansos tidak tepat sasaran, bukan hanya tujuan awal tidak tercapai, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian.  dampak yang ditimbulkan yaitu melemahnya daya beli masyarakat miskin atau menengah ke bawah. Masyarakat miskin yang tidak menerima bansos akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli mereka. Ini akan berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan karena konsumsi rumah tangga adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Distorsi Pasar, ketika bansos tidak tepat sasaran, alokasi sumber daya dalam ekonomi bisa menjadi tidak efisien. Misalnya, jika bantuan diberikan kepada kelompok yang tidak produktif, maka akan ada penurunan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, distribusi bansos yang tidak adil dapat mengganggu mekanisme pasar dan menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan.

Metodologi Penelitian

Dalam artikel ini, metodologi kualitatif digunakan untuk menganalisis dampak dari bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran terhadap daya beli masyarakat. Melalui kajian literatur dari penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal sebelumnya, pendekatan ini membantu menggali berbagai efek sosial dan ekonomi dari ketidakakuratan dalam distribusi bansos. Penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa bansos yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi daya beli kelompok miskin, memperburuk ketimpangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Berdasarkan temuan ini, artikel merekomendasikan perbaikan dalam mekanisme pendataan dan penyaluran bansos, termasuk penggunaan teknologi dan verifikasi data untuk memastikan bantuan benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan sosial adalah salah satu jenis belanja pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi. Dalam Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Pengertian risiko sosial sendiri adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun daerah. yang sudah cukup banyak, dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja melainkan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti halnya yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kritik terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat. (CNBC, 2020).

Mengacu pada permasalahan yang terjadi dalam. pelaksanaan program bantuan langsung tunai desa, dapat disimpulkan bahwa pemerintah sejatinya telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan implementasi UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 Sejatinya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut selaras dengan peraturan konstitusi terkait bantuan sosial. Pemerintah telah merencanakan berbagai program serta merealisasikannya dengan tujuan untuk membantu mesejahterakan rakyat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan masih belum optimal sehingga ketidakoptimalan temebut tidak jarang malah menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar.

Ketidaktepataan Bansos

Berdasarkan catatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pada awal 2021 hingga awal 2023, kerugian negara akibat bantuan sosial salah sasaran mencapai Rp 523 miliar per bulan. Hal ini disebabkan data penerima bantuan tidak mutakhir, di antaranya masih ada aparatur sipil negara yang menerima bantuan itu. (gandhawangi, kompas, 2023) Penyaluran bantuan dana PKH di Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya sudah sesuai aturan, dan prosesnya juga hanya dengan mengumpulkan KK dan KTP saja. Tepat sasaran artinya penerima yang menerima merupakan masyarakat yang belum sejahtera atau masyarakat rumah tangga miskin (RTM) yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehariharinya. (nova abizal, 2022) Selain itu, ditemukan pula 23.800 aparatur sipil negara (ASN), 14.000 pengurus atau pemilik badan hukum, serta 493.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menerima bansos. Mereka seharusnya termasuk kategori tak layak menerima bansos. Data tertinggi ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. (gandhawangi, kompas, 2023)

Kunjungan kerja Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan SE, MM, MBA; ke Kota Bogor, Jawa Barat, 18 Desember 2023, dimanfaatkan oleh masyarakat di sana untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang ada. Saat menggelar pertemuan di salah satu balai di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, warga curhat atas pembagian bantuan sosial (bansos). “Pembagiannya tidak adil dan merata”, ujar salah satu warga. Setelah mendengar pembagian bansos yang tidak adil dan merata, selanjutnya Politisi Partai Demokrat itu mengatakan prosedur pembagian perlu dievaluasi ulang. Diakui salah satu kelemahan dari program itu adalah menyangkut masalah data. “Data katanya selalu di-up date namun masih saja terjadi kesalahan”, paparnya. (MPR, 2023)

Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos)

Bantuan sosial (bansos) adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Efektivitas bansos sangat bergantung pada ketepatan sasarannya, yang berarti bahwa bantuan harus mencapai individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Manfaat Bansos yang Tepat Sasaran:

1. Pengurangan Kemiskinan: Bansos yang tepat sasaran langsung memberikan dukungan finansial kepada rumah tangga miskin, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan pendidikan.

2. Peningkatan Daya Beli: Dengan adanya tambahan pendapatan dari bansos, keluarga miskin dapat meningkatkan konsumsi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa di pasar.

3. Stimulus Ekonomi: Peningkatan konsumsi dari rumah tangga miskin dapat menjadi stimulus bagi ekonomi secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

4. Pengurangan Ketimpangan: Bansos yang tepat sasaran dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan memberikan sumber daya tambahan kepada yang paling membutuhkan.

Dampak Bansos yang Tidak Tepat Sasaran

Bansos yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan sejumlah masalah yang dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kesejahteraan sosial:

1. Tidak Efektif Mengurangi Kemiskinan: Ketika bansos diterima oleh kelompok yang tidak membutuhkan, kelompok rentan tetap dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga tujuan utama dari bansos, yaitu mengurangi kemiskinan, tidak tercapai.

2. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Jika bansos lebih banyak diterima oleh kelompok yang relatif lebih mampu, hal ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya.

3. Beban Fiskal: Alokasi sumber daya yang tidak efisien meningkatkan beban fiskal tanpa memberikan dampak positif yang signifikan. Ini dapat mengakibatkan peningkatan defisit anggaran dan pengeluaran pemerintah yang tidak efektif.

4. Mengurangi Kepercayaan Publik: Ketidakakuratan dalam penyaluran bansos dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap program-program bantuan sosial pemerintah, yang berdampak negatif pada dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

Studi Kasus

1. Program Bolsa Família di Brasil

Program Bolsa Família adalah salah satu contoh sukses dari bansos yang tepat sasaran. Program ini memberikan transfer tunai kepada keluarga miskin dengan syarat mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mengikuti program imunisasi. Dampak dari program ini antara lain:

 Penurunan Kemiskinan: Bolsa Família berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Data menunjukkan bahwa sekitar 11 juta keluarga atau sekitar 46 juta orang di Brasil telah menerima manfaat dari program ini, yang membantu menurunkan tingkat kemiskinan dari 9.7% pada 2003 menjadi 4.3% pada 2014.

 Peningkatan Kesejahteraan: Program ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

2. Program Bantuan Sosial di Sub-Sahara Afrika

Di beberapa negara Sub-Sahara Afrika, program bantuan sosial sering kali menghadapi tantangan besar dalam mencapai ketepatan sasaran. Masalah seperti korupsi, kurangnya data yang akurat, dan infrastruktur yang tidak memadai sering kali menyebabkan bansos tidak tepat sasaran. Dampaknya termasuk:

 Inefisiensi Pengeluaran: Banyak bantuan sosial yang tidak mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan, menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk mengurangi kemiskinan menjadi tidak efektif.

 Ketidakpercayaan Publik: Ketidakmampuan untuk menyalurkan bansos dengan tepat mengurangi kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial dan pemerintah, sehingga masyarakat menjadi skeptis terhadap inisiatif serupa di masa depan.

Dampak Ekonomi dari Ketidaktepatan Sasaran

Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos dapat menimbulkan dampak ekonomi yang serius:

1. Pelemahan Daya Beli Masyarakat: Jika bansos tidak tepat sasaran, keluarga miskin tetap berada dalam kondisi yang sulit, yang berarti daya beli mereka tidak meningkat. Hal ini mengakibatkan permintaan agregat dalam ekonomi tetap rendah.

2. Pertumbuhan Ekonomi Terhambat: Dengan rendahnya permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat karena kurangnya dorongan untuk produksi dan investasi.

3. Ketimpangan yang Meningkat: Ketidaktepatan dalam penyaluran bansos bisa memperparah ketimpangan ekonomi, karena sumber daya yang seharusnya membantu masyarakat miskin malah diterima oleh mereka yang tidak terlalu membutuhkan.

4. Kegagalan Pengelolaan Fiskal: Ketidaktepatan sasaran juga menyebabkan pengeluaran fiskal yang tidak efisien, yang pada akhirnya bisa memperburuk defisit anggaran dan menghambat upaya pengelolaan fiskal yang sehat.

Kesimpulan

Artikel ini meneliti dampak dari program bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran terhadap daya beli masyarakat. Bansos yang tidak tepat sasaran mengurangi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang seharusnya diterima oleh keluarga miskin sering kali jatuh ke tangan yang kurang membutuhkan, sehingga tidak mampu meningkatkan daya beli kelompok yang paling memerlukan. 

Distribusi bansos yang tidak tepat sasaran juga dapat menyebabkan distorsi dalam ekonomi, di mana individu atau kelompok yang tidak membutuhkan bantuan mungkin mengalokasikan dana tersebut untuk konsumsi yang tidak produktif, sementara kelompok yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan peningkatan daya beli yang signifikan. Selain itu, ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bansos dapat memperburuk ketimpangan sosial. 

Kelompok miskin yang tidak menerima bantuan tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, sementara kelompok yang lebih mampu mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Masyarakat juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan program bansos jika distribusi tidak adil dan transparan, yang dapat menurunkan partisipasi publik dan mengurangi dukungan untuk kebijakan sosial di masa mendatang. Untuk mengatasi masalah ini, artikel merekomendasikan perbaikan dalam mekanisme pendataan dan penyaluran bansos. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) dan verifikasi data secara berkala dapat membantu memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Fiszbein, A., Schady, N., & Ferreira, F. H. G. (2009). Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty. World Bank.

Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). Targeting of Transfers in Developing Countries: Review of Lessons and Experience. World Bank.

World Bank. (2020). The State of Social Safety Nets 2020. World Bank Group.

Lindert, K., Linder, A., Hobbs, J., & de la Brière, B. (2007). The Nuts and Bolts of Brazil's Bolsa Família Program: Implementing Conditional Cash Transfers in a Decentralized Context. World Bank.

Garcia, M., & Moore, C. M. T. (2012). The Cash Dividend: The Rise of Cash Transfer Programs in Sub-Saharan Africa. World Bank.

Rahmansyah, W., Qadri, RA, Sakti, RRA, & Ikhsan, S. (2020). Memetakan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Nasional (PKN) , 2 (1), 90-102.

Dharmakarja, IGMA (2017). Rekonstruksi belanja bantuan sosial. Zat , 1 (2), 373-389.

Gandhawangi, Sekar. 2023. Bansos tidak tepat sasaran, negara merugi ratusan miliar rupiah per bulan. Diunduh 16 juni 2024.  https://app.komp.as/Gd25wNejsCSAyHLd7 

Nova A. Maimun. Yulindawati. 2022. Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Basis. Vol. 1, no. 1, hal 56-68   

Mpr. 2023. Warga Curhat Ketidakadilan Pembagian Bansos, Sjarifuddin Hasan: Perlu Perbaikan Data Dan Pentingnya Pengawasan. Diunduh 16 Juni 2024. Https://Www.Mpr.Go.Id/Berita/Warga-Curhat-Ketidakadilan-Pembagian-Bansos,-Sjarifuddin-Hasan:-Perlu-Perbaikan-Data-Dan-Pentingnya-Pengawasan

Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan di Indonesia." [link](https://www.bps.go.id/publication/2018/07/16/f6c2dbffbbdafb26b2529ef3/profil-kemiskinan-di-indonesia-september-2017.html).

Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin." [link](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39212/uu-no-13-tahun-2011).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Evaluasi Program Bantuan Sosial di Indonesia." [link](https://www.bappenas.go.id/files/5715/2183/4107/Evaluasi_Program_Bantuan_Sosial_2019.pdf).

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2018). Evaluasi Program Bantuan Sosial di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.